Latar Belakang

Yakes Pertamina

Latar Belakang

Pertamina telah memastikan bahwa akan menjamin layanan kesehatan kepada para pekerja ketika kelak purna karya.

Layanan kesehatan pensiunan Pertamina diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Pertamina (Persero) dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Saat ini PKB yang berlaku periode tahun 2019 s.d 2021.

Yang terkait dengan layanan kesehatan pensiunan tertuang dalam :

Fasilitas Kesehatan Pensiunan diberikan kepada Pekerja yang :

  1. Mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri
  2. Mencapai usia Purna Karya
  3. Kelebihan tenaga kerja atau adanya pertimbangan khusus Perusahaan
  4. Penyaluran Pekerja, pengelolaan Perusahaan, perubahan status Perusahaan
  5. Mengundurkan diri karena alasan kesehatan

Apabila telah mencapai masa kerja 15 (lima belas) tahun ke atas dan usia 45 (empat puluh lima) tahun, dan tidak sedang dalam proses penyelesaian permasalahan di Perusahaan karena diduga melakukan pelanggaran PKB.

  1. Dalam hal penanganan Past Service Liability (PSL), Perusahaan mengadakan sistem pendanaan (funding) yang merupakan kekayaan terpisah dari Neraca Pertamina.
  2. Untuk pendanaan (funding) PAP dilakukan sedemikian rupa sehingga mencapai titik equilibrium atau fully funded dan Perusahaan menyediakan sarana informasi/media yang mudah diakses oleh Pekerja untuk mengetahui jumlah pendanaan(funding)
  3. Program layanan kesehatan bagi Pekerja Purna Karya berlaku sistem managed
    care yang dikelola oleh Yayasan Kesehatan yang dibentuk oleh Perusahaan.

Hal-hal tersebut menegaskan komitmen Pertamina untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi para pensiunan. Untuk itu perlu ditata organisasi, sistem dan prosedur yang memastikan dapat dikelolanya benefit layanan kesehatan purna karya tersebut. Amanah didalam PKB juga menyatakan bahwa organisasi pengelola layanan kesehatan tersebut adalah dalam bentuk yayasan, adapun tata kelolanya adalah dengan sistem managed care.

Yayasan Kesehatan Pertamina lahir berdasarkan Akta No 26 tanggal 17 Juni 2014, yang dibuat dihadapan Notaris, Marianne Vicentia Hamdani, SH dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan No. AHU-3166.50.10.2014 pada tanggal 17 Juni 2014

      jingle_yakes